Jakarta – Direktur Rumah Politik sekaligus pengamat politik, Fernando Emas, menegaskan bahwa reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus memperoleh dukungan luas dari seluruh pihak, baik internal institusi Polri maupun dari unsur eksternal, termasuk pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fernando, komitmen pemerintah tidak cukup hanya dengan membentuk Komisi Reformasi Polri, tetapi harus ditindaklanjuti melalui langkah-langkah strategis yang konkret untuk mendorong Polri menjadi institusi yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa Komisi Reformasi Polri memiliki peran penting dalam memahami persoalan mendasar di tubuh Polri, sekaligus menyusun rekomendasi yang tepat kepada Presiden sebagai dasar kebijakan reformasi ke depan. Hal tersebut dinilainya sebagai bagian dari upaya menghadirkan sosok polisi yang tidak hanya kuat secara institusional, tetapi juga dicintai dan dipercaya oleh masyarakat.
Fernando juga menyoroti pentingnya penguatan semangat PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan). Menurutnya, konsep tersebut tidak boleh berhenti sebagai jargon pimpinan, tetapi harus menjadi roh pelayanan di seluruh lini Polri, dari tingkat pusat hingga ke jajaran paling bawah, termasuk Polsek sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Reformasi tidak boleh berhenti di tingkat pimpinan saja. Perubahan harus menyentuh seluruh lapisan, hingga layanan dasar di tingkat bawah benar-benar dirasakan masyarakat secara adil dan merata,” ujarnya.
Lebih jauh, Fernando berharap reformasi ini mampu mendorong perubahan budaya di internal Polri, dari pola yang cenderung kaku dan berjarak menjadi budaya melayani yang humanis dan berorientasi pada kepentingan publik.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang menyusupkan agenda politik tersembunyi dalam proses reformasi Polri. Menurutnya, upaya untuk “mengobok-obok” institusi dengan dalih reformasi, namun bertujuan melemahkan atau mengganggu stabilitas, justru akan merusak tujuan utama reformasi itu sendiri.
Fernando menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masukan dan aspirasi masyarakat harus dijadikan bahan bakar utama untuk perbaikan berkelanjutan.
“Polri harus terus mendengarkan suara rakyat agar semakin dekat, dipercaya, dan benar-benar menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” pungkasnya.
