Jakarta – Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, ia tidak setuju jika Polri ditempatkan di bawah TNI atau Kemendagri. Hal ini ia tekankan menyusul menjelang Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh pada 10 Desember 2024, bakal dimanfaat untuk mendiskreditkan institusi Polri dengan mendorong Korps Bhayangkara dikembalikan ke bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya nggak setuju itu Polri dikandangi di bawah Kementerian Dalam Negeri atau di bawah TNI,” kata Sugeng, saat dihubungi, Senin (9/10/2024).
Sugeng menekankan walaupun saat ini Presiden Prabowo Subianto berlatar belakang TNI, namun bukan berarti wacana tersebut harus dijadikan alasan untuk memindahkan Polri ke bawah kendali TNI atau Kemendagri. Menurutnya, hal ini justru dapat merusak sistem dan peran Polri yang telah berkembang selama ini.
“Memang presiden saat ini adalah presiden Prabowo Subianto yang berlatar belakang TNI, bukan tidak mungkin bahwa mengemukakannya banyak kasus-kasus pelanggaran Polri bisa dijadikan satu justifikasi untuk dikandangkan istilah saya,” tandasnya.
Selain itu, isu desakan untuk pelucutan senjata api dari tangan anggota Polri di tengah maraknya kejahatan jalanan saat ini belum menjadi solusi yang tepat. Sebab dengan meningkatnya kejahatan dan tindakan kekerasan yang sangat brutal di masyarakat, anggota Polri justru membutuhkan persenjataan untuk menghadapi situasi tersebut.
Namun, ia juga menekankan bahwa Polri perlu melakukan evaluasi terhadap penggunaan senjata api oleh anggotanya, serta lebih serius dalam mempertimbangkan penggunaan senjata non-mematikan, seperti senjata pelumpuh atau alat kejut listrik, untuk mengurangi tingkat pelanggaran HAM dan kekerasan.
Sugeng juga mengingatkan adanya potensi “penumpang gelap” yang bisa memanfaatkan gerakan aksi peringatan Hari HAM untuk mendiskreditkan Polri. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang mungkin berusaha untuk memperlemah Polri, baik dengan memindahkan Polri di bawah struktur TNI atau Kemendagri, atau bahkan mengurangi anggaran untuk institusi tersebut.
“Ada potensi ke sana. Saya mensinyalir ada pihak-pihak tertentu yang berusaha agar Polri di kandangngin dalam arti di bawah TNI dan kementerian,” tandasnya.