Jakarta – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI) Islah Bahrawi mengaku tak setuju dengan adanya wacana Polri dibawah Kementerian Dalam Negeri.
“Kita belum siap untuk menempatkan kepolisian di bawah Kementerian atau di bawah berjenjang karir dibawah Gubernur atau dibawah Walikota maupun Bupati. Ini tentu saja kita semakin tidak siap,” tegas Islah Bahrawi, hari ini.
Menurutnya, bisa dibayangkan bagaimana intervensi-intervensi politik baik dari Gubernur, Wakil Gubernur maupun DPRD. Sebab, Polisi yang hari ini berada di bawah Presiden saja masih rentan dengan penggunaan-penggunaan pragmatisme politik itu.
“Tapi secara pribadi saya tidak setuju memang Polri berada di bawah Kementerian. Polri itu memang harus independen berada di bawah Presiden. Dengan sistem pelaporan Kemenkopolkam,” ujarnya.
“Saya sering bicara bahwa Presiden boleh berganti, Kapolri boleh berganti. Tapi Polri sampai kiamat harus tetap ada, untuk melindungi masyarakat, melayani masyarakat dan menjamin keamanan di tengah masyarakat sipil. Dan ini adalah cita-cita reformasi. Itu adalah amanah reformasi kepada kita hari ini, untuk bisa menjaga independensi Polri,” kata dia lagi.
Dia juga menyakini bahwa akan lebih parah intervensi politiknya jika Polri dibawah Kementerian.
“Jadi usul saya bahwa pembenahan internal itu juga penting. Supaya Polri bisa berbenah dan kembali lagi menjadi polisi rakyat. Kembali lagi menjadi polisi yang harum di mata rakyat. Artinya rakyat merasa terlindungi ketika polisi hadir. Dan harus dikembalikan marwah-marwahnya,” pungkasnya.